Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan ketertiban umum wilayah, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut:

  1. Merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai rencana kerja;
  2. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
  3. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
  4. Meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  5. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
  6. Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
  7. Melaksanakan pengendalian ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan dari gangguan yang antara lain disebabkan adanya tawuran antar warga, kenakalan remaja, pekerja seks komersial (PSK), pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT), minuman keras, tempat hiburan umum, masalah keramaian umum serta gangguan lalu lintas angkutan umum dengan koordinasi dan pembinaan untuk menciptakan ketertiban masyarakat;
  8. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam upaya penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait dan sosialisasi melalui forum pertemuan Kepala Desa dan/atau Kelurahan serta masyarakat agar dipatuhi masyarakat;
  9. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan organisasi sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait dalam rangka ketenteraman dan ketertiban di dalam lingkungan masyarakat;
  10. Menyusun bahan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kerja Kecamatan dengan menghimpun data-data permasalahan yang ada dan mengolah bahan sebagai bahan pembinaan oleh Camat;
  11. Melaksanakan dan mengoordinasikan upaya perlindungan masyarakat akibat bencana dengan meninjau lokasi kejadian dan koordinasi agar kondisi masyarakat stabil dan tidak terjadi gangguan;
  12. Memberikan rekomendasi izin keramaian dan/atau hiburan, izin gangguan (HO) dan izin mendirikan bangunan (IMB) dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan persyaratan teknis, tinjauan lokasi dan koordinasi sebagai bahan pertimbangan pemberian izin oleh Perangkat Daerah yang berwenang;
  13. Menyusun laporan kejadian gangguan ketenteraman, ketertiban wilayah dan bencana dengan menghimpun dan mengolah bahan agar permasalahan dapat diketahui dan ditangani lebih dini;
  14. Melaksanakan administrasi anggota perlindungan masyarakat dengan menghimpun dan menginventarisasi data personil dari Desa serta koordinasi agar sesuai peraturan perundang-undangan dan tertib administrasi;
  15. Memberdayakan anggota perlindungan masyarakat sebagai unsur perlindungan kemasyarakatan dengan memberikan motivasi dan bimbingan agar berperan secara aktif;
  16. Mengamankan aset Pemerintah Daerah di lingkungan kantor Kecamatan dengan membuat jadwal petugas piket untuk menghindari gangguan keamanan;
  17. Memfasilitasi pengamanan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Kepala Desa melalui konsultasi dan koordinasi agar dapat berjalan lancar sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
  18. Mengelola dan mensistemasikan bidang bela negara di tingkat Kecamatan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  19. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
  20. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum berdasarkan program kerja agar sesuai target kerja;
  21. Membuat pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sesuai hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
  22. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.
Close
Close